ADART Rifaiyah

3

Lampiran Keputusan

Muktamar Rifa’iyah VII

Nomor : 06/Muktamar Rifa’iyah/V/2008

ANGGARAN DASAR RIFA’IYAH

Bismillahirrahmanirrahim

MUKADDIMAH

Bahwa KH. Ahmad Riafa’i bin Muhammad Marhum adalah seorang ualama kharismatik. Ia Mendirikan sebuah Pondok Pesantren dan merintis terbentuknya komunitas muslim di Kalisalak Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada abad XIII Hijriyah atau abad XIX M.

Untuk pedoman perjuangan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, beliau menyusun lebih dari 54 judul kitab yang ditulis dalam huruf arab berbahasa Jawa yang dikenal dengan nama ” Kitab-kitab Tarajumah “. Para santri dan pengikutnya kini tersebar hampir di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan keturunan serta murid-muridnya di Sulawesi Utara, Gorontalo dan lainnya.

Bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin, yang menyuruh kepada pemeluknya untuk saling berbuat kebaikan (fastabiqul khaerat) dengan jalan dan caranya masing-masing sebagaimana telah ditentukan. Dengan jalan kompetisi konstruktif ini diharapkan akan timbul sebuah acuan moral untuk saling menghargai terhadap sesaama ummat manusia.

Bahwa untuk penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat dengan mengedepankan amar ma’ruf nahi munkar, dan tetap berpegang teguh kepada  maslahatul ummat. Jam’iyyah Rifa’iyah bergabung bekerjasama dalam mewujudkan hal di atas dengan membentuk organisasi bagi jama’ah Rifa’iyah bernama ” RIFA’IYAH “, yang berlandaskan Islam Ala  Ahlussunnah dan pemikiran KH. Ahmad Rifa’i yang masih dinamis dan relevan.

Bahwa tantangan-tantangan kehidupan yang semakin kompleks, membutuhkan nilai kesadaran kolektif yang diatur dalam organisasi. Organisasi merupakan wahana mencapai solusi bersama dalam membantu menyelesaikan tantangan bangsa, Negara, ummat dan agama. Dengan tercapainya solusi bersama akan tercapai kebersamaan dalam membangun bangsa, Negara dan  ummat yang adil,  makmur dan demokratis (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur) sebagai cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa sebagai media  perjuangan secara kolektif, RIfa’iyah berasaskan : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, Rifa’iyah sebagai organisasi keagamaan ikut mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara selaras dengan nilai-nilai universal Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Seminar Nasional tentang Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan KH. Ahmad Rifa’i : Kesinambungan dan Perubahannya, pada tanggal 24-25 Desember 1990 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggap perlu  berdirinya Rifa’iyah.

Rifa’iyah sebagai  wadah untuk mencapai tujuan dan meneruskan cita-cita perjuangan KH. Ahmad Rifa’I sebagai tokoh sentral organisasi ini diperlukan aturan agar perjalanan Rifa’iyah  tertata baik dan tidak. Oleh karena itu disusunlah Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga Rifa’iyah sebagai berikut :

BAB I

NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi atau Jam’iyah ini bernama Rifa’iyah. Didirikan pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1412 H., bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1991 M. di Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Pasal 2

1)                 Kantor Pusat Organisasi ini berkedudukan di Batang Jawa Tengah

2)                 Organisasi ini di didrikan untuk waktu yang tidak terbatas

BAB II

AZAS, AQIEDAH, DAN SIFAT

Pasal 3

1)                 Organisasi ini berazaskan Pancasila

2)                 Organisasi in beraqiedah Islamiyah dan berhaluan Ahlussunah wal Jama’ah

3)                 Organisasi ini bersifat social keagamaan

BAB III

LAMBANG

Pasal 4

Lambang Rifa’iyah berupaTulisan Jam’iyyah Rifa’iyah dalam tulisan arab di tengah, di amping kiri terdapat gambar kapas, di sebelah kanan terdapat gambar padi, di  atas tengah atas terdapat gambar 1 (satu) bintang, di tengah bawah terdapat gambar pita melekuk ke atas tertulis kata ” RIFA’IYAH ” dan keseluruhan gambar tersebut dibangkai 2 (dua) garis pesersegi lima.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

1)                 Rifa’iyah adalah organisasi social kemasyarakatan, dididrikan untuk menghinpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan Kyai Haji Ahmad Rifa’ie agar lebih berperan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

2)                 Untuk menjamin kesinambungan dakwah dan perjuangan Kyai Haji ahmad rifa’ie dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam kepada masyarakat secara mudah, tepat, dan benar.

Pasal 6

1)                 Organisasi Rifa’iyah berfungsi sebagai wadah penyaluran ide, gagasan, dan kegiatan anggota dalam usaha mensukseskan pembangunan Nasional.

2)                 Organisasi Rifa’iyah berfungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota, organisasi, dan pemerintah .

BAB IV

U S A H A

Pasal 7

1)                 Mengembangkan kelembagaan pendidikan

2)                 Mengembangkan dakwah dan pengajaran Agama Islam secara mudah, relevan dan dapat di amalkan

3)                 Mengembangkan ukhuwah Islamiyah

4)                 Meningkatkan kesejahteraan umat

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota Rifa’iyah adalah umat Islam yang setia dan simpati terhadap dakwah dan Perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie yang suka rela dan ikhlas menjadi  anggota serta memenuhi persyaratan yang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

1)                 Setiap anggota mempunyai hak bicara

2)                 Setiap anggota mempunyai hak dipilih dan hak memilih

3)                 Tentang penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan di atur dalam Anggaran rumah Tangga

Pasal 10

1)                 Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi nam dan kehormatan organisasi.

2)                 Setiap anggota berkewajiban untukmemegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga

3)                 Setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah di gariskan oleh organisasi.

BAB VII

SUSUSNAN ORGANISASI  DAN WEWENANG

Pasal 11

1)                 Susunan Organisasi terdiri terdiri dari Tingkat Pusat, tingkat wilayah, tingkat Daerah, Tingkat Cabang dan Tingkat Ranting.

2)                 Tingkat Pusat dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Tingakt Wilayah di pimpin oleh Pimpinan Wilayah, Tingkat Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Tingkat Daerah di pimpin oleh Pimpinan Daerah, Tingkat Cabang di pimpin oleh Pimpinan Daerah, dan tingkat Ranting di pimpin oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 12

1)                 Pimpinan Pusat berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, dan keputusan keputusan yang telah di tetapkan dalam muktamar.

2)                 Pimpinan Wilayah berwenang untuk menentukan kebijaksanan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan wilayah

3)                 Pimpinan Daerah berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Daerah.

4)                 Pimpinan Cabang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Cabang

5)                 Pimpinan Ranting berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Ranting

BAB VIII

BADAN DAN LEMBAGA ORGANISASI

Pasal 14

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi, dapat di bentuk badan atau lembaga yang bersifat otonom.

Pasal 15

1)                 Badan Otonom adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat.

2)                 Lembaga adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan organisasi yang menyangkut bidang kegiatan tertentu.

3)                 Badan Otonom dan lembaga tersebut di bentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PENGESAHAN DAN PERUBAHAN

Pasal 16

1)                 Anggaran Dasar ini di syahkan untuk pertama kalinya oleh ulama dan cendekiawan peserta silaturrahmi Kerja Pertama Majlis Ulama Rifa’iyah selaku panitia pendiri.

2)                 Anggaran Dasar untuk selanjutnya diubah, disempurnakan, dan disyahkan oleh Muktamar yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) utusan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan wilayah, pimpinan daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.

3)                 Ketentuan sebagaiman di maksud dalam ayat (2) pasal ini harus mendapatdukungan sekrang-kurangnya 2/3 (duapertiga) suara.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

Organisasi ini dapat di buabarkan oleh Keputusan Muktamar dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15ayat (2) dan (3) di atas

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di  : Kab. Kendal

Pukul      :  10.00

Tanggal    :  18 Jumadil Ula 1429 H.

24 Mei              2008 M.

MUKTAMAR RIFA’IYAH VII

PIMPINAN SIDANG

H. Ali Nahri                  Ketua          : ttd.

Kholiq Idris, SE.                              Wakil Ketua   : ttd.

Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum.      Sekretaris     : ttd.

Imam Gozaly, S.Ag.              Anggota        : ttd.

H. Hafid Akmal, S.Pd.I.                        Anggota : ttd.

Lanjutan Lampiran Keputusan

Muktamar Rifa’iyah VII

Nomor : 06/Muktamar Rifa’iyah/V/2008

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bismillahirrahmanirrahim

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

nggota Rifa’iyah adalah ummat Islam, murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan Kyai Haji Ahmad Rifa’i yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.       Telah aqil baligh

b.       Menyatakan diri menjadi anggota dengan ikhlas

c.       Menerima segala ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perturan-peraturan lain yang ditentukan Rifa’iyah

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Setiap anggota  berhak :

a.       Memperoleh perlakuan yang sama

b.       Memperoleh perlindungan, bimbingan dan pembelaan dari Rifa’iyah

c.       Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran-saran

d.       Memilih dan dipilih

Pasal 3

Setiap anggota berkewajiban :

a.       Memahami dan melaksanakan hasil-hasil keputusan

b.       Bersikap loyal terhadap semua kebijakan yang ditetapkan Rifa’iyah

c.       Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

Anggota berhenti karena :

a.       Meninggal dunia

b.       Atas permintaan sendiri

c.       Diberhentikan

BAB IV

SUSUNAN DAN WEWENANG PIMPINAN

Pasal 5

Susunan  Pimpinan Pusat terdiri dari  :

a.       Ketua Umum

b.       Ketua-ketua

c.       Sekretaris Jenderal

d.       Sekretaris-sekretaris

e.       Bendahara Umum

f.        Bendahara

g.       Ketua-ketua Biro

h.      Anggota-anggota Biro

Pasal 6

Susunan Pimpinan Wilayah terdiri dari  :

a.       Ketua

b.       Wakil-wakil ketua

c.       Sekretaris

d.       Wakil-wakil Sekretaris

e.       Bendahara

f.        Wakil-wakil bendahara

g.       Ketua-ketua Bidang

h.      Anggota-anggota Bidang

Pasal 7

Susunan  Pimpinan Daerah terdiri dari  :

a.       Ketua

b.       Wakil-wakil ketua

c.       Sekretaris Umum

d.       Wakil-wakil Sekretaris

e.       Bendahara Umum

f.        Wakil-wakil bendahara

g.       Ketua-ketua Bagian

h.      Anggota-anggota Bagian

Pasal 8

Susunan Harian Pimpinan Cabang terdiri dari  :

a.       Ketua

b.       Wakil-wakil ketua

c.       Sekretaris Umum

d.       Wakil-wakil Sekretaris

e.       Bendahara Umum

f.        Wakil-wakil bendahara

g.       Ketua-ketua Seksi

h.      Anggota-anggota Seksi

Pasal 9

Susunan Harian Pimpinan Daerah terdiri dari  :

a.       Ketua

b.       Wakil-wakil ketua

c.       Sekretaris

d.       Bendahara

e.       Ketua-ketua Kelompok

f.        Anggota-anggota Kelompok

Pasal 10

Pimpinan Pusat berwenang menentukan kebijakan umum dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, Keputusan-keputusan Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pimpinan dan tugas-tugas Rifa’iyah

Pasal 11

Dalam melaksanakan kebijakan umum Rifa’iyah, Pimpinan Pusat merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif

Pasal 12

Pimpinan Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Muktamar.

Pasal 13

Pimpinan Wilayah berwenang menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat Rifa’iyah yang telah digariskan dalam Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pimpinan dan Musyawarah Kerja Wilayah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kebijakan Rifa’iyah, Pimpinan Wilayah merupakan badan yang bersifat kolektif.

Pasal 15

Pimpinan Wilayah berkewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Wilayah.

Pasal 16

Pimpinan Daerah berwenang menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat Rifa’iyah yang telah digariskan dalam Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan kebijakan Rifa’iyah, Pimpinan Daerah merupakan badan yang bersifat kolektif

Pasal 18

Pimpinan Daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah.

Pasal 19

Pimpinan Cabang berwenang menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat Rifa’iyah yang telah digariskan dalam Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Kerja Cabang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan kebijakan Rifa’iyah, Pimpinan Cabang merupakan badan yang bersifat kolektif.

Pasal 21

Pimpinan Daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 22

Pimpinan Ranting berwenang menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat Rifa’iyah yang telah digariskan dalam Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Kerja Ranting

Pasal 23

Dalam melaksanakan kebijakan Rifa’iyah, Pimpinan Ranting merupakan badan yang bersifat kolektif

Pasal 24

Pimpinan Ranting berkewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Ranting

BAB V

SUSUNAN DAN WEWENANG DEWAN SYURO

Pasal 25

Disamping Pimpinan Rifa’iyah di semua tingkatan, dibentuk Dewan Syura.

Pasal 26

Susunan Dewan Syura Tingkat Pusat terdiri dari :

a.       Ketua

b.       Sekretaris

c.       Anggota sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang

Pasal 27

Susunan Dewan Syura Tingkat Wilayah terdiri dari :

a.       Ketua

b.       Sekretaris

c.       Anggota sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang

Pasal 28

Susunan Dewan Syura Tingkat Daerah terdiri dari :

a.       Ketua

b.       Sekretaris

c.       Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang

Pasal 29

Susunan Dewan Syura Tingkat Cabang terdiri dari :

a.       Ketua

b.       Sekretaris

c.       Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

Pasal 30

Susunan Dewan Syura Tingkat Ranting terdiri dari :

a.       Ketua

b.       Sekretaris

c.       Anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

Pasal 31

Dewan Syura berwenang memberikan nasehat, memberikan pertimbangan terhadap suatu kebijakan dan meratifikasi keputusan-keputusan pimpinan Rifa’iyah dalam tingkatannya masing-masing baik diminta atau tidak diminta

BAB VI

PERSYARATAN PIMPINAN RIFA’IYAH

Pasal 32

Yang dipilih menjadi pimpinan Rifa’iyah  memiliki kriteria sebagai berikut :

(1)      Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.

(2)      Setia kepada Pancaila dan UUD 1945

(3)      Memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap perjuangan Rifa’iyah

(4)      Mampu bekerja sama secara kolektif dan siap mengembangkan peranan Rifa’iyah sebagai organisasi social keagamaan yang mengemban amanat untuk mengabdi kepada agama, bangsa dan Negara

(5)      Menjadi panutan ummat

(6)      Mendapat dukungan ummat

(7)      Melestarikan kesinambungan dakwah dan perjuangan Kyai Haji Ahmad Rifa’i

(8)      Berakhlaq Mulia

(9)      Bersedia mengabdi kepada Rifa’iyah dengan ikhlas

(10)    Telah berpengalaman dalam organisasi

BAB VII

MASA KHIDMAT PIMPINAN RIFA’IYAH

Pasal 33

Pimpinan Rifa’iyah ditetapkan dan disahkan untuk masa khidmat 5 tahun pada semua tingkatan dan boleh dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode ke depan.

Pasal 34

(1)      Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar

(2)      Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah

(3)      Pimpinan Daerah dipilih ditetapkan oleh Musyawarah Daerah

(4)      Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang

(5)      Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting

BAB VIII

MUKTAMAR, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 35

Musyawarah dan Rapat-rapat terdiri dari :

a.       Muktamar

b.       Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

c.       Musyawarah Pimpinan (Muspim)

d.       Musyawarah Wilayah (Muswil)

e.       Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil)

f.        Musyawarah Daerah (Musda)

g.       Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda)

h.      Musyawarah Cabang (Muscab)

i.        Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)

j.        Musyawarah Ranting (Musra)

k.       Musyawarah Kerja Ranting (Mukra)

l.        Rapat Pimpinan

m.      Rapat Pengurus Harian

n.      Rapat Pengurus Harian

Pasal 36

(1)      Muktamar diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Dewan Syuro.

(2)      Muktamar memegang kekuaasaan tertinggi organisasi diselenggarakan untuk :

a.    menetapkan, menyempurnakan dan mengubah AD – ART

b.    menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat

c.     menyusun Program Kerja

d.    memilih dan menetapkan personalia Pimpinan Pusat (PP)

e.    menetapkan keputusan-keputusan lainnya

(3)      Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan untuk menjabarkan hasil-hasil keputusan Muktamar

(4)      Musyawarah Pimpinan diselenggarakan untuk menetapkan keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Muktamar

(5)      Musyawarah Wilayah diselenggarkan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Dewan Syuro Wilayah untuk :

a.    menilai pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah

b.    menyusun program kerja

c.     memilih personalia Pimpinan Wilayah (PW)

d.    memilih dewan syura

e.    menetapkan keputusan-keputusan lainnya

(6)      Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan untuk menjabarkan hasil-hasil  keputusan Musyawarah Wilayah

(7)      Musyawarah Daerah diselenggarkan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Dewan Syuro Daerah untuk :

a.    menilai pertanggungjawaban Pimpinan Daerah

b.    menyusun program kerja

c.     memilih personalia Pimpinan Wilayah (PD)

d.    memilih dewan syura

e.    menetapkan keputusan-keputusan lainnya

(8)      Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan untuk menjabarkan hasil-hasil  keputusan Musyawarah Daerah

(9)      Musyawarah Cabang diselenggarkan oleh Pimpinan Cabang dengan persetujuan Dewan Syuro Cabang untuk :

a.    menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang

b.    menyusun program kerja

c.     memilih personalia Pimpinan Cabang (PC)

d.    memilih dewan syura

e.    menetapkan keputusan-keputusan lainnya

(10)    Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan untuk menjabarkan hasil-hasil  keputusan Musyawarah Cabang

(11)    Musyawarah Ranting diselenggarkan oleh Pimpinan Ranting dengan persetujuan Dewan Syuro Ranting untuk :

a.    menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting

b.    menyusun program kerja

c.     memilih personalia Pimpinan Ranting (PR)

d.    memilih dewan syura

e.    menetapkan keputusan-keputusan lainnya

(12)    Musyawarah Kerja Ranting diselenggarakan untuk menjabarkan hasil-hasil  keputusan Musyawarah Ranting

(13)    Rapat Pengurus Pleno dan Pengurus Harian diselenggarakan untuk menentukan kebijakan sesuai tingkatannya masing-masing.

Pasal 37

(1)      Muktamar dihadiri oleh :

a.    Dewan Syura

b.    Pimpinan Pusat

c.     Pimpinan Wilayah

d.    Pimpinan Daerah

e.    Pimpinan Cabang

f.     Pimpinan Ranting

(2)      Musyawarah Kerja Nasional  dihadiri oleh :

a.    Dewan Syura

b.    Pimpinan Pusat

c.     Unsur Pimpinan Wilayah

d.    Unsur Pimpinan Daerah

e.    Unsur pimpinan Cabang

(3)      Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh :

a.    Unsur Dewan Syura

b.    Unsur Pimpinan Pusat

c.     Unsur Pimpinan Wilayah

d.    Unsur Pimpinan Daerah

(4)      Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :

a.    Unsur Dewan Syura

b.    Unsur Pimpinan Pusat

c.     Pimpinan Wilayah

d.    Unsur Pimpinan Cabang

e.    Unsur pimpinan Ranting

(5)      Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh :

a.    Unsur Dewan Syura

b.    Pimpinan Wilayah

c.     Unsur Pimpinan Daerah

d.    Unsur Pimpinan Cabang

(6)      Musyawarah Daerah  dihadiri oleh :

a.    Unsur Pimpinan Wilayah

b.    Dewan Syura

c.     Pimpinan Daerah

d.    Unsur Pimpinan Cabang

e.    Unsur Pimpinan Ranting

(7)      Musyawarah Kerja Daerah  dihadiri oleh :

a.    Unsur Pimpinan Wilayah

b.    Unsur Dewan Syura

c.     Unsur Pimpinan Daerah

d.    Unsur Pimpinan Cabang

(8)      Musyawarah Cabang  dihadiri oleh :

a.    Unsur Pimpinan Daerah

b.    Dewan Syura

c.     Pimpinan Cabang

d.    Unsur Pimpinan Ranting

(9)      Musyawarah Kerja Cabang  dihadiri oleh :

a.    Unsur Dewan Syura

b.    Pimpinan Cabang

c.     Unsur Pimpinan Ranting

(10)    Musyawarah Ranting  dihadiri oleh :

a.    Unsur Pimpinan Cabang

b.    Dewan Syura

c.     Para Anggota

e.    Pimpinan Ranting

(11)    Musyawarah Kerja Ranting  dihadiri oleh :

a.    Unsur Dewan Syura

b.    Pimpinan Ranting

(12)    Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh

a.    Ketua dan Wakil-wakil Ketua

b.    Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris

c.     Bendahara dan Wakil-wakil bendahara

Pasal 38

Dalam Muktamar, Musyawarah Wilayah. Mysyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting dapat dihadiri oleh lembaga-lembaga serta unsur-unsur wakil-wakil organisasi sosial keagamaan yang ditentukan Pimpinan Rifa’iyah sebagai peninjau

BAB IX

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 39

(1)      Lembaga adalah perangkat biro organisasi Rifa’iyah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Rifa’iyah, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu.

(2)      Lembaga yang ada di tingkat Pengurus Pimpinan Pusat Rifa’iyah pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah :

a.       Lembaga Dakwah Rifa’iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa’iyah di bidang penyiaran agama Islam ahlussunnah wal jamaah;

b.       Lembaga Pendidikan Rifa’iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa’iyah di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal;

c.       Lembaga Perekonomian Rifa’iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa’iyah di bidang pengembangan ekonomi warga Rifa’iyah.

(3)      Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi di masing – masing tingkat kepengurusan Rifa’iyah.

(4)      Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

Pasal 40

(1)      Lajnah adalah perangkat organisasi Rifa’iyah untuk melaksanakan program Rifa’iyah yang memerlukan penanganan khusus.

(2)      Lajnah yang ada di tingkat Pengurus Pimpinan Pusat Rifa’iyah pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah :

a.       Lajnah Falakiyah, bertugas mengurus masalah hisab dan ru’yah;

b.       Lajnah Waqaf Rifa’iyah, bertugas menghimpun dan mengelola tanah serta bangunan yang diwakafkan kepada Rifa’iya;

c.       Lajnah Zakat, Infaq dan Shadaqah, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq dan shadaqah.

d.       Lajnah Penerbitan Rifa’iyah, bertugas di bidang penyusunan dan penyebaran kitab – kitab Syeikh H. Akhmad Rifa’i.

e.       Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudlu’iyyah dan waqi’iyyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum.

(3)      Pembentukan dan penghapusan Lajnah ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi pada masing-masing tingkat kepengurusan Rifa’iyah.

(4)      Pembentukan Lajnah Wilayah dan Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia.

Pasal 41

(1)      Badan Otonom adalah perangkat organisasi Rifa’iyah yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Rifa’iyah, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan.

(2)      Kepengurusan Badan Otonom diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

(3)      Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan aqidah, asas, dan tujuannya dengan Rifa’iyah.

(4)      Keputusan Kongres dan permusyawaratan periodik Badan Otonom dilaporkan kepada Pengurus Rifa’iyah menurut tingkat kepengurusan masing-masing.

(5)      Pengurus Rifa’iyah berhak mengadakan perubahan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan garis kebijakan Rifa’iyah.

(6)      Badan Otonom yang ada pada saat Anggaran Rumah Tanga ini ditetapkan adalah :

a.       Angkatan Muda Rifa’iyah disingkat AMRI adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota pemuda Rifa’iyah;

b.       Umroh Rifa’iyah disingkat dengan UMRI adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota perempuan Rifa’iyah;

c.       Forum Komunikasi Mahasiswa Rifa’iyah disingkat FKMR adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota mahasiswa Rifa’iyah

Pasal 42

Pengurus Rifa’iyah berkewajiban membina dan mengayomi seluruh Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom pada tingkatannya masing-masing.

BAB X

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 43

(1)      Pada dasarnya hak bicara adalah hak perorangan setiap peserta yang penggunaannya akan diatur dalam tata tertib.

(2)      Pada dasarnya hak suara digunakan dalam pengambilan keputusan adalah dimiliki oleh setiap peserta yang penggunannya akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 44

Dana Rifa’iyah diperoleh dari :

a.       iuran anggota yang diberikan secara sukarela

b.       Infaq, wakaf dan shadaqah

c.       usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat

Pasal 45

(1)      Hal-hal yang menyangkut keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Rifa’iyah dalam forum-forum yang akan diatur dalam peraturan Rifa’iyah

(2)      Khusus dalam penyelenggaraan Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka semua pemasukan dan pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan oleh panitia

BAB XII

PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan Rifa’iyah.

Ditetapkan di  : Kab. Kendal

Pukul      :  10.00

Tanggal    :  18 Jumadil Ula 1429 H.

24 Mei              2008 M.

MUKTAMAR RIFA’IYAH VII

PIMPINAN SIDANG

H. Ali Nahri                  Ketua          : ttd.

Kholiq Idris, SE.                              Wakil Ketua   : ttd.

Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum.      Sekretaris     : ttd.

Imam Gozaly, S.Ag.              Anggota        : ttd.

H. Hafid Akmal, S.Pd.I.                        Anggota : ttd.

One Response to ADART Rifaiyah

  1. Abdul karim says:

    terima kasih atas terbitnya RIFAIAH.OR.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose