Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian akad hiwalah beserta rukun dan syarat-syaratnya. Setelah menelaah lebih lanjut literatur fikih mazhab Syafi’i, penulis menemukan adanya dinamika pembahasan yang cukup menarik pada tahap taḥqiq fiqhi, khususnya mengenai hakikat perpindahan hak dalam akad hiwalah.
Meskipun para ulama mazhab Syafi’i membahas akad hiwalah dengan sangat luas, meliputi hubungannya dengan akad jual beli, status jaminan utang (tautsiq), hiwalah kepada mayit, pembuktian utang, hingga berbagai persoalan cabang (furu’ fiqhiyyah), pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada satu persoalan pokok, yaitu hak dan hakikat utang yang berpindah dalam akad hiwalah.
Pembatasan ini didasarkan pada penjelasan KH. Ahmad Rifa’i dalam kitab beliau, yang menegaskan bahwa salah satu akibat hukum (atsar al-’aqd) dari akad hiwalah adalah berpindahnya hak tagih (haqq al-muthalabah) dari muḥtal kepada muhal ‘alaih. Dengan berpindahnya hak tersebut, tanggungan muḥīl kepada muhtal menjadi gugur, sehingga muhtal tidak lagi berhak menuntut pembayaran kepada muhil, melainkan hanya kepada muhal ‘alaih.
Konsekuensi dari perpindahan hak ini sangat penting untuk dipahami. Apabila setelah akad hiwalah muhal ‘alaih mengalami keadaan yang menghalangi pelunasan utang, seperti jatuh pailit (muflis), dikenai ḥajr karena kepailitan, meninggal dunia, atau mengingkari utang kemudian bersumpah, maka muhtal tidak dapat kembali menuntut muhil.
Bahkan, apabila sejak awal muhal ‘alaih telah berada dalam keadaan muflis dan kondisi tersebut tidak diketahui oleh muhtal, pendapat mu’tamad dalam mazhab Syafi’i tetap menyatakan bahwa muḥtāl tidak mempunyai hak untuk kembali kepada muhil. Para fuqaha menilai bahwa muḥtāl seharusnya terlebih dahulu memastikan kemampuan pihak yang dijadikan muhal ‘alaih sebelum menerima akad hiwalah, sehingga kelalaiannya dalam melakukan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan tanggungan kepada muhil.
Berangkat dari penjelasan tersebut, fokus kajian ini tidak diarahkan pada berbagai persoalan cabang dalam akad hiwalah, melainkan pada analisis mengenai apa yang sesungguhnya berpindah dalam akad hiwalah. Apakah yang berpindah adalah utang itu sendiri (nafs ad-dayn) ataukah hanya hak menagihnya (ḥaqq al-muthalabah)?
Pertanyaan tersebut menjadi titik awal pembahasan para ulama mazhab Syafi’i dalam melakukan tahqiq fiqhi. Pembahasan ini berangkat dari penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuḥfat al-Muhtaj, yang kemudian mendapat perhatian dan komentar dari para ulama hasyiyah, di antaranya Imam Asy-Syarwani dan Syekh Ibnu Qasim al-’Abbadi. Meskipun para ulama tersebut sepakat mengenai keabsahan dan akibat hukum akad hiwalah, mereka memberikan analisis yang berbeda dalam menjelaskan hakikat perpindahan hak yang terjadi setelah akad berlangsung.
Perbedaan ini bukanlah perbedaan dalam penetapan hukum, melainkan merupakan bentuk pendalaman ilmiah terhadap maksud lafaz (taḥqīq al-ma’na) dan metode istidlal yang digunakan oleh masing-masing ulama. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini akan difokuskan pada analisis terhadap pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami beserta komentar para ulama hasyiyah, sehingga dapat dipahami bagaimana tradisi keilmuan ulama Syafi’iyyah dalam mengkaji satu persoalan fikih secara kritis, sistematis, dan tetap berada dalam koridor mazhab.
Hakikat Pengalihan Hak dalam Akad Hiwalah
Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu akibat hukum (atsar al-’aqd) dari akad hiwalah adalah berpindahnya hak tagih dari muhtal kepada muḥāl ‘alaih. Konsekuensi tersebut disepakati oleh para ulama mazhab Syafi’i. Akan tetapi, di balik kesepakatan tersebut terdapat pembahasan yang cukup mendalam mengenai hakikat sesuatu yang sebenarnya berpindah dalam akad hiwalah.
Pembahasan ini berangkat dari penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuḥfat al-Muhtaj, yaitu:
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه بالإجماع لأن هذا فائدتها
Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dengan terlaksananya akad hiwalah, tanggungan muhil kepada muhtal menjadi gugur, demikian pula tanggungan muhal ‘alaih kepada muhil. Selanjutnya, hak muhtal berpindah kepada tanggungan muhal ‘alaih. Menurut beliau, hal tersebut merupakan akibat hukum yang telah disepakati (ijma’) dan menjadi tujuan utama disyariatkannya akad hiwalah.
Akan tetapi, Imam Ibnu Hajar tidak berhenti pada penjelasan akibat hukum tersebut. Beliau kemudian menerangkan hakikat perpindahan yang dimaksud dengan mengatakan:
وأفهم ذكره التحول بعد البراءة المذكورة المقتضية لسقوط حق المحتال أن المراد بتحول حقه إلى ما ذكر تحول طلبه إلى نظير حقه، وهو ما بذمة المحال عليه، لما تقرر أنها بيع
Redaksi tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perpindahan hak bukanlah perpindahan utang itu sendiri (nafs ad-dayn), melainkan perpindahan hak menagih (haqq al-muthalabah) kepada utang lain yang telah berada dalam tanggungan muhal ‘alaih. Dengan demikian, muhtal tidak lagi menagih muhil, tetapi menagih utang yang memang telah menjadi kewajiban muḥāl ‘alaih. Penjelasan ini didasarkan pada prinsip bahwa hiwalah mempunyai kemiripan dengan akad jual beli (bai’) sehingga hak yang diperoleh setelah akad merupakan pengganti dari hak sebelumnya.
Kritik terhadap Istidlal Imam Ibnu Hajar
Cara Imam Ibnu Hajar memahami redaksi tersebut kemudian mendapat catatan dari As-Samudi, sebagaimana dinukil dalam Hasyiyah Asy-Syarwani dan Hasyiyah Ibnu Qasim al-’Abbadi. Beliau mengawali komentarnya dengan ungkapan:
فيه بحث
Menurut As-Samudi, penyebutan gugurnya tanggungan (bara’ah) belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa yang berpindah hanyalah hak menagih. Sebab, gugurnya tanggungan muhil juga masih mungkin dipahami sebagai akibat berpindahnya utang yang sama dari satu dzimmah ke dzimmah yang lain, bukan semata-mata perpindahan hak menagih.
Beliau menjelaskan:
لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال، وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه
Dengan demikian, menurut beliau, lafaz bara’ah belum secara tegas menunjukkan bahwa objek perpindahan hanyalah hak menagih.
Meskipun demikian, As-Samudi kemudian memberikan kemungkinan jawaban terhadap pendapat Imam Ibnu Hajar, yaitu:
إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته، وذلك يقتضي أنه استحقه عوضًا عما في ذمة المحيل، وقضية ذلك أن المتحول الطلب، فتأمل
Menurut beliau, penyebutan gugurnya utang muḥāl ‘alaih kepada muhil menunjukkan bahwa hak muhtal kini melekat pada utang yang berada dalam tanggungan muhal ‘alaih. Oleh karena itu, masih dapat dipahami bahwa yang berpindah memang hak menagih, meskipun dasar istidlalnya tidak sesederhana yang tampak pada penjelasan Imam Ibnu Hajar. Penutupan pembahasan dengan ungkapan فتأمل menunjukkan bahwa persoalan tersebut merupakan wilayah analisis konseptual yang masih terbuka untuk ditelaah.
Penjelasan Ibnu Qasim al-’Abbadi
Syekh Ibnu Qasim al-’Abbadi pada dasarnya mengutip kritik As-Samudi tersebut. Akan tetapi, beliau menambahkan bahwa keberatan terhadap penggunaan lafaz يتحول sebenarnya telah dikemukakan oleh ulama sebelumnya, yaitu dalam Syarh ar-Raudh dan oleh Al-Isnawi.
Beliau menyebutkan:
وتعبيره باللزوم أولى من تعبير أصله بالتحول لأنه ينافي ظاهرًا كونها بيعًا، فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له، والتحول يقتضي أن الأول باق بعينه لكن تغير محله.
Keberatan tersebut muncul karena lafaz tahawwul secara lahiriah menunjukkan bahwa sesuatu yang sama berpindah tempat, sedangkan akad jual beli menunjukkan adanya hak baru sebagai pengganti hak sebelumnya. Dengan demikian, pembahasan para ulama bukanlah mengenai sah atau tidaknya akad hiwalah, melainkan mengenai ketepatan penggunaan lafaz dalam menjelaskan hakikat perpindahan yang terjadi.
Implikasi terhadap Sifat Tautsiq
Pembahasan mengenai hakikat perpindahan hak kemudian melahirkan implikasi terhadap sifat-sifat yang melekat pada utang. Imam Ibnu Hajar menyatakan:
وأفهم هذا ما مر أنه لا تنتقل إليه صفة التوثق لأنها ليست من حق المحتال
Artinya, sifat-sifat penguat utang (tautsiq), seperti rahn atau jaminan lainnya, tidak ikut berpindah kepada muhtal.
Namun, Ar-Rasyidi memberikan catatan terhadap alasan tersebut. Menurut beliau, tidak tepat apabila dikatakan bahwa tautsiq tidak berpindah semata-mata karena bukan hak muhtal. Sebab, dalam keadaan tertentu muhtal juga memiliki hak atas jaminan tersebut. Oleh karena itu, beliau memandang bahwa alasan yang lebih tepat adalah karena objek perpindahan dalam hiwalah hanya terbatas pada hak yang berada dalam dzimmah muhal ‘alaih, sedangkan sifat-sifat penguat utang berada di luar objek perpindahan tersebut.
Analisis
Dari keseluruhan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa para ulama mazhab Syafi’i tidak berbeda pendapat mengenai akibat hukum akad hiwalah. Mereka sama-sama berpendapat bahwa setelah akad hiwalah terlaksana, tanggungan muhil gugur dan muḥtāl hanya berhak menagih kepada muhal ‘alaih. Perbedaan yang muncul hanya berkaitan dengan cara menjelaskan hakikat perpindahan tersebut.
Imam Ibnu Hajar memahami bahwa yang berpindah adalah hak menagih (haqq al-muthalabah). Cara istidlal beliau kemudian dikritisi oleh As-Samudi, yang mempertanyakan apakah lafaz bara’ah benar-benar menunjukkan makna tersebut. Ibnu Qasim al-’Abbadi memperkuat kritik tersebut dengan menunjukkan bahwa keberatan serupa telah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Adapun Ar-Rasyidi melengkapi pembahasan dengan menjelaskan implikasi konsep tersebut terhadap tidak berpindahnya sifat tautsīq.
Dengan demikian, perbedaan para ulama pada hakikatnya bukan terletak pada penetapan hukum, melainkan pada analisis konseptual (tahqiq al-ma’na) terhadap lafaz yang digunakan Imam Ibnu Hajar dalam menjelaskan hakikat pengalihan hak dalam akad hiwalah.
«تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (5/ 233):
«(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن هذا فائدتها وأفهم ذكره التحول بعد البراءة المذكورة المقتضية لسقوط حق المحتال أن المراد بتحول حقه إلى ما ذكر تحول طلبه إلى نظير حقه وهو ما بذمة المحال عليه لما تقرر أنها بيع فلا اعتراض على المتن لأنه أومأ إلى دفعه بذكره التحول بعد البراءة الدال على المراد كما تقرر وأفهم هذا ما مر أنه لا تنتقل إليه صفة التوثق لأنها ليست من حق المحتال»
«[حاشية الشرواني]»
«(قوله بالإجماع) راجع إلى قول المتن ويبرأ إلخ (قوله وأفهم ذكره إلخ) فيه بحث لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل. اهـ سم (قوله وهو) أي النظير (قوله فلا اعتراض على المتن) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهرا كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الدين الأول باق بعينه ولكن تغير محله اهـ سم.
(قوله وأفهم) إلى قوله ثم المتجه في النهاية (قوله هذا) أي قول المصنف ويتحول إلخ (قوله لأنها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمله سم على حج وكان وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل اهـ رشيدي»
«[حاشية ابن قاسم العبادي]»
«(قوله أن المراد إلخ) فيه بحث لأن غاية ما تدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل.
(قوله فلا اعتراض على المتن) كان الاعتراض المشار إليه هو ما ذكره في شرح الروض بقوله وتعبيره باللزوم أولى من تعبير أصله بالتحول لأنه ينافي ظاهرا كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الأول باق بعينه لكن تغير محله اهـ ثم رأيت الإسنوي أورد هذا الاعتراض بعينه.
(قوله لأنها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه لذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمل.»
Referensi:
- Tasyrihatal Muhtaj
- Tuhfatul Muhtaj
Baca Sebelumnya: Penjelasan Kitab Tasyrihatal Muhtaj 24: Solusi Utang Piutang melalui Akad Hawalah
Penulis: Naufal Al Nabai
Editor: Yusril Mahendra
