Krisis Iklim dan Salah Urus Tata Ruang yang Mengundang Bencana

Baru seminggu lalu, kami mendiskusikan soal krisis iklim dan bencana ekologis.

Dalam diskusi tersebut kami menyoroti bahwa bencana ekologis sering kali diawali dengan carut-marutnya penataan ruang.

Persoalan tersebut dipicu oleh alih fungsi lahan di kawasan hulu, pertambangan ilegal tanpa aturan yang berakibat lebarnya sungai, hilangnya batu pemecah arus, hingga tinggi sungai yang sama dengan tanah di sekitar sungai.
Selain itu, hal tersebut juga menurunkan kualitas dan kuantitas air bagi masyarakat sekitar.

Ambisi membangun perkotaan baru dan pelebaran industri inilah yang pada akhirnya jalan keluarnya banyak menerabas wilayah konservasi dan resapan air.
Salah urus tata ruang tersebut dipicu oleh investasi masif proyek mega-infrastruktur, perluasan kawasan industri, hingga obral izin industri ekstraktif besar-besaran seperti pertambangan, dan lain-lain. Kebijakan tata ruang dan pembangunan pemerintah mengabaikan rekomendasi berbagai kajian saintifik tentang potensi krisis air, kerentanan bencana, ancaman dampak perubahan iklim, hingga penurunan permukaan tanah seperti di Kota Pekalongan.

Pemerintah daerah maupun pusat seharusnya memprioritaskan keselamatan lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana ekologis secara serius, evaluasi perencanaan dan penataan tata ruang berwawasan lingkungan dengan memastikan jaminan keselamatan rakyat.

Pendekatan penanganan bencana dan solusi teknis bencana sangat tidak cukup menyelesaikan persoalan. Perlindungan kawasan penyangga, pemulihan lingkungan yang rusak, hingga penghentian aktivitas ekstraktif menjadi salah satu jalan keselamatan dari ancaman bencana ekologis di masa mendatang.

(21/01/2025)

Penulis: Hazmi
Editor: Yusril Mahendra