Pendahuluan

Donald Trump bukan sekadar politikus yang kadang-kadang salah bicara. Sepanjang masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45—dan berlanjut hingga masa jabatan keduanya di 2025—cara Trump berkomunikasi dengan publik menunjukkan sebuah pola yang sangat sistematis: menyebarkan pernyataan yang tidak benar dalam skala dan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik modern.

Ini bukan soal kesalahan sesekali atau salah ucap. Para peneliti, jurnalis, dan lembaga pemeriksa fakta telah mendokumentasikan ribuan pernyataan palsu atau menyesatkan yang tersusun rapi dalam narasi-narasi tertentu, yang masing-masing punya tujuan strategis: memobilisasi pendukung, menyerang lawan, dan mengaburkan kebenaran.

Para ahli komunikasi politik menyebut teknik ini sebagai “firehose of falsehood”—pancuran kebohongan. Idenya sederhana namun efektif: banjiri ruang publik dengan begitu banyak informasi yang saling bertentangan sehingga masyarakat tak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kebingungan sudah meluas, kemampuan publik untuk mengawasi pemerintah pun melemah dengan sendirinya.

Angka-Angka yang Bicara: Seberapa Besar Skala Disinformasinya?

Untuk memahami betapa masifnya fenomena ini, kita perlu melihat datanya secara langsung. The Washington Post Fact Checker—salah satu lembaga pemeriksa fakta paling terpercaya di Amerika—mendokumentasikan tidak kurang dari 30.573 klaim palsu atau menyesatkan selama empat tahun pertama masa jabatan Trump. Angka itu setara dengan rata-rata lebih dari 20 pernyataan tidak akurat setiap harinya.

Yang lebih menarik adalah tren perubahannya. Di 100 hari pertama masa jabatan, Trump rata-rata membuat 4,9 klaim per hari. Angka itu tampak wajar. Tapi ketika mendekati pemilihan paruh waktu 2018, angkanya melonjak drastis menjadi 30 klaim per hari. Semakin dekat momen politik yang krusial, semakin deras pula arus kebohongan yang mengalir.

Lembaga pemeriksa fakta PolitiFact juga punya data yang tak kalah mengejutkan. Dari 1.000 pernyataan Trump pertama yang mereka periksa, 76% mendapat peringkat di bawah “Setengah Benar”. Dan sebanyak 18,4% dari seluruh klaimnya masuk kategori “Pants on Fire”—artinya pernyataan yang tidak hanya salah, tapi juga dianggap sangat tidak masuk akal.

Kalau dibandingkan dengan politikus lain, perbedaannya sangat mencolok. Kebanyakan politikus yang diperiksa PolitiFact memiliki nilai median di kisaran “Setengah Benar”. Trump? Nilai mediannya adalah “Salah” (False). Glenn Kessler dari Washington Post bahkan menyebut Trump sebagai politikus yang paling “menantang fakta” yang pernah ia hadapi sepanjang kariernya sejak era Ronald Reagan.

Ringkasan Temuan Lembaga Pemeriksa Fakta

Apa Saja yang Sering Dipalsukan? Empat Tema Utama

1. Kecurangan Pemilu: “The Big Lie”

Puncak dari seluruh kampanye disinformasi Trump adalah klaim bahwa pemilihan presiden 2020 dicurangi. Meskipun puluhan audit, penghitungan ulang, dan penyelidikan—termasuk oleh Departemen Kehakiman di bawah administrasinya sendiri—menyimpulkan bahwa pemilu berlangsung adil, Trump tak pernah berhenti meneriakkan bahwa Biden menang secara curang.

Banyak akademisi menyebut narasi ini sebagai implementasi “Big Lie”—teknik propaganda yang dipinjam dari sejarah kelam politik otoriter. Prinsipnya: ulangi kebohongan besar cukup sering, dan orang akan mulai mempercayainya.

Dampaknya sangat nyata. Narasi ini memuncak pada serangan ke Gedung Capitol pada 6 Januari 2021—salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah demokrasi Amerika modern. Dan bahkan setelah kembali berkuasa pada 2025, biografi resmi Trump di situs web Gedung Putih masih menyatakan ia “menang untuk kedua kalinya” sambil sama sekali tidak menyebut kekalahannya di 2020.

2. Imigrasi: Membangun Ketakutan

Isu imigrasi adalah pilar kedua dalam arsitektur disinformasi Trump. Sejak kampanye 2016, klaimnya tentang pembangunan tembok perbatasan yang akan dibayar oleh Meksiko sudah menjadi kebohongan yang paling dikenal publik.

Di masa jabatan keduanya (2025), narasi baru muncul: pemerintah Amerika disebut memberikan “perlindungan bagi kriminal berbahaya, banyak dari penjara dan institusi mental yang masuk secara ilegal dari seluruh dunia”—sebuah klaim yang tidak didukung bukti sistemik apapun.

Data PolitiFact menunjukkan bahwa lebih dari 70% pernyataan Trump terkait imigrasi, kebijakan luar negeri, dan kejahatan mendapat peringkat “Mostly False” atau lebih buruk. Termasuk klaim bahwa Gubernur California Gavin Newsom sengaja memotong pasokan air untuk melindungi ikan yang terancam punah—sebuah klaim yang benar-benar tidak berdasar.

3. Ekonomi: Angka-Angka yang Diputar-Balik

Trump kerap mengklaim telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang “tidak pernah ada sebelumnya”. Padahal data menunjukkan pertumbuhan tersebut masih dalam kisaran historis yang normal—bukan rekor sama sekali.

Contoh konkretnya: ia mengklaim pembangunan pabrik meningkat 41%, namun data Biro Sensus AS menunjukkan hal sebaliknya—belanja konstruksi manufaktur justru menurun selama masa jabatannya. Dalam hal perdagangan, ia mengklaim telah “memangkas defisit perdagangan sebesar 77%”, padahal angka itu diambil dari perbandingan bulanan yang sangat selektif dan tidak mencerminkan tren tahunan yang sesungguhnya.

4. Kebijakan Luar Negeri: Statistik yang Salah

Dalam pernyataan-pernyataannya soal kebijakan luar negeri, Trump juga sering memberikan angka-angka yang keliru. Misalnya, ia membesar-besarkan jumlah bantuan ke Ukraina untuk membenarkan pemotongan anggaran, dan mengklaim bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran tidak akan mempengaruhi Amerika—padahal para ahli memperingatkan dampaknya terhadap harga minyak global yang pasti akan dirasakan konsumen Amerika.

Contoh Klaim Trump vs. Fakta yang Tercatat

Mengapa Berhasil? Psikologi di Balik Kebohongan yang Berulang

Efek Kebenaran Illusory

Keberhasilan strategi Trump bukan hanya soal konten pesannya, tapi juga cara penyampaiannya. Salah satu kunci utamanya adalah memanfaatkan apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai “illusory truth effect” atau efek kebenaran semu.

Prinsipnya begini: jika kita mendengar sesuatu cukup sering, kita cenderung mulai mempercayainya—bahkan meskipun kita tahu sebelumnya bahwa informasi itu salah. Otak manusia secara alami mengasosiasikan keakraban dengan kebenaran. Trump memanfaatkan kelemahan kognitif ini dengan sangat terukur.

Kategori “Bottomless Pinocchio”: Bohong yang Tak Tahu Malu

Pada 2018, Washington Post menciptakan kategori baru khusus untuk Trump: “Bottomless Pinocchio”. Kategori ini diberikan untuk klaim yang sudah dikoreksi berkali-kali tapi tetap saja diulang setidaknya 20 kali. Saat kategori ini diluncurkan, langsung ada 14 pernyataan Trump yang memenuhi kualifikasi.

Strategi ini cerdas secara taktis: dengan terus meluncurkan kebohongan-kebohongan baru setiap hari, Trump membuat para jurnalis kewalahan. Media tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk terus-menerus mengoreksi kebohongan lama ketika kebohongan baru terus berdatangan.

Berbohong vs. “Bullshitting”: Perbedaan yang Penting

Beberapa akademisi menggunakan kerangka filsuf Harry Frankfurt untuk memahami retorika Trump. Frankfurt membedakan antara “pembohong” dan “bullshitter”. Seorang pembohong tahu kebenaran, tapi sengaja menyimpangkannya. Seorang bullshitter tidak peduli sama sekali soal benar atau salah—yang penting adalah menciptakan kesan tertentu atau mencapai tujuan praktis.

Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa Trump bisa dengan santainya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dalam waktu singkat tanpa merasa perlu untuk meluruskannya. Ia tidak bermain dalam arena kebenaran—ia bermain dalam arena persepsi.

Senjata Balik: Menyerang Pemeriksa Fakta dengan Label “Fake News”

Menghadapi pengawasan ketat dari media dan lembaga pemeriksa fakta, Trump mengembangkan strategi pertahanan yang sangat efektif: balik menyerang mereka dengan label “Fake News”.

Awalnya, “fake news” merujuk pada berita palsu yang benar-benar difabrikasi. Trump kemudian mendefinisikan ulang istilah ini menjadi label untuk semua laporan yang tidak menguntungkan dirinya—meskipun laporan tersebut akurat secara faktual. Antara Januari dan Oktober 2017 saja, ia menggunakan frasa ini setidaknya 153 kali.

Strategi ini punya tiga dampak sistemik yang sangat nyata. Pertama, ia membangun tembok psikologis bagi para pendukungnya—setiap informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka bisa langsung diabaikan sebagai “fake news”. Kedua, ia menciptakan iklim permusuhan terhadap jurnalisme investigasi, yang oleh Trump dijuluki “musuh rakyat”. Ketiga, ia memberikan tekanan pada platform media sosial untuk mengurangi moderasi konten dengan dalih “sensor politik”.

Trump juga menggunakan teknik yang disebut “sanewashing”—memberi lapisan rasionalitas pada pernyataan-pernyataan ekstrem agar lebih mudah diterima. Ketika strategi itu gagal, ia beralih ke serangan langsung terhadap kredibilitas si pembawa pesan.

Dampak Nyata: Ketika Kebohongan Membelah Masyarakat

Politisasi Kebenaran

Salah satu dampak paling berbahaya dari disinformasi massal adalah ketika masyarakat tidak lagi bisa menyepakati fakta-fakta dasar. Penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa pemilih dari kedua sisi spektrum politik—kiri maupun kanan—cenderung lebih dipengaruhi oleh keselarasan ideologi daripada kebenaran faktual. Bahkan klaim yang terdengar sangat aneh pun bisa dipercaya, asalkan cocok dengan pandangan dunia seseorang.

Ada juga fenomena yang disebut “continued influence effect”: informasi yang salah terus mempengaruhi cara berpikir seseorang bahkan setelah dikoreksi secara kredibel—terutama jika informasi tersebut sesuai dengan ideologi yang mereka pegang.

Kepercayaan yang Bersifat Transaksional

Data dari Yankelovich Center dan AP-NORC menggambarkan betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Amerika. Setelah kemenangan Trump di pemilu 2024, kepercayaan pemilih Republik terhadap integritas penghitungan suara nasional melonjak signifikan. Sebaliknya, kepercayaan pemilih Demokrat menurun. Angkanya bergerak bukan berdasarkan bukti baru tentang pemilu—tapi semata-mata berdasarkan siapa yang menang.

Pergeseran Kepercayaan Publik terhadap Integritas Pemilu (2024–2025)

Pergeseran ini menggambarkan sesuatu yang mengkhawatirkan: kepercayaan terhadap institusi demokrasi di Amerika kini bersifat transaksional—tergantung siapa yang menang, bukan pada kualitas proses pemilu itu sendiri.

Ketika Kebohongan Berujung ke Pengadilan

Kebohongan publik Trump tidak hanya berdampak pada opini—beberapa di antaranya berujung pada konsekuensi hukum yang nyata.

Pada Juni 2023, Trump didakwa atas tuduhan membuat “pernyataan dan representasi palsu” terkait upayanya menyembunyikan dokumen rahasia dari pengacaranya sendiri. Selain itu, dakwaan kriminal di Washington D.C. dan Georgia mencantumkan puluhan pernyataan palsu spesifik sebagai bagian dari upaya membatalkan hasil pemilu 2020.

Di sisi lain, penyebaran kebohongan juga berdampak pada media yang ikut mengamplifikasinya. Kasus hukum yang diajukan Dominion dan Smartmatic terhadap Fox News berakhir dengan Fox News membayar 787,5 juta dolar—setelah terbukti bahwa mereka dengan sadar menyebarkan teori konspirasi pemilu yang mereka sendiri tahu tidak benar, demi mempertahankan penonton pro-Trump mereka.

Dasar Teori: Kekuasaan Eksekutif yang Tak Terbatas?

Di balik seluruh retorika disinformasi ini, ada kerangka teori konstitusional yang digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan sepihak presiden. Trump dan para pendukungnya kerap mengutip penafsiran luas atas Pasal II Konstitusi AS, yang menurut mereka memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang hampir tak terbatas.

Dengan tafsiran ini, presiden diklaim memiliki otoritas penuh untuk menjalankan kebijakan tanpa hambatan dari Kongres atau pengadilan—termasuk mengarahkan penyelidikan Departemen Kehakiman atau menunjuk pejabat tanpa konfirmasi Senat.

Para kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini menciptakan apa yang mereka sebut “imperial presidency”—sebuah kepresidenan bergaya kekaisaran yang mengancam prinsip pemisahan kekuasaan yang sejak awal dirancang oleh para pendiri bangsa Amerika. Ketika standar kebenaran dilemahkan, klaim atas mandat populer untuk mengabaikan batas-batas institusional pun menjadi lebih mudah dibuat.

Disinformasi di Masa Jabatan Kedua (2025–2026)

Memasuki 2025 dan 2026, tantangan soal disinformasi semakin kompleks. Dalam menghadapi berbagai krisis internasional—termasuk ketegangan militer dengan Iran dan perdebatan soal kedaulatan Terusan Panama—Trump tetap mengandalkan klaim-klaim yang tidak didukung bukti.

Dalam pidato-pidato resminya, ia sering membesar-besarkan angka bantuan luar negeri untuk membenarkan pemotongan anggaran. Ia juga mengklaim bahwa penutupan Selat Hormuz tidak akan mempengaruhi Amerika—sebuah pernyataan yang langsung dibantah oleh para analis energi yang memperingatkan dampak lonjakan harga minyak global terhadap konsumen Amerika.

Di dalam negeri, administrasi Trump 2.0 melakukan tindakan keras terhadap imigran yang memicu protes nasional besar-besaran. Jajak pendapat dari University of Massachusetts Amherst menunjukkan bahwa 54% warga Amerika tidak setuju dengan cara Trump menangani deportasi massal. Namun di kalangan pendukung inti MAGA, angka dukungan tetap di atas 90%. Dan seperti sebelumnya, narasi pemerintah soal insiden-insiden selama protes sering kali bertentangan dengan rekaman video yang tersedia.

Kesimpulan: Ketika Kebohongan Menjadi Ancaman bagi Demokrasi

Apa yang dilakukan Trump bukan sekadar soal satu-dua kebohongan yang kebetulan terjadi. Ini adalah transformasi cara berkomunikasi dalam politik—di mana kebohongan dijadikan alat strategis secara sadar dan sistematis.

Dengan lebih dari 30.000 klaim tidak akurat dalam satu masa jabatan, kerusakan yang ditimbulkan terhadap standar kebenaran publik tidak bisa diperbaiki hanya dengan laporan pemeriksa fakta yang reaktif. Teknik “firehose of falsehood” dan pengulangan yang disengaja telah menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “segmentasi epistemik”—kondisi di mana kelompok-kelompok masyarakat hidup dalam realitas yang berbeda-beda, masing-masing berdasarkan preferensi partisan mereka.

Upaya penegakan hukum melalui berbagai dakwaan pidana memang memberi jalur formal untuk akuntabilitas. Tapi dampaknya terhadap opini publik tetap terbatas—karena narasi delegitimasi media yang dibangun Trump terlalu kuat untuk diruntuhkan hanya dengan fakta-fakta.

Ke depan, tantangan sesungguhnya bukan hanya soal mengoreksi kebohongan demi kebohongan. Tantangannya adalah membangun kembali infrastruktur informasi yang lebih tahan terhadap teknik-teknik disinformasi agresif seperti ini. Itu mencakup peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan mekanisme institusional untuk memastikan transparansi pernyataan pemerintah, dan perlindungan independensi lembaga-lembaga pengawas dari politisasi narasi.

Sebab tanpa konsensus dasar soal fakta, kemampuan demokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata melalui debat yang rasional akan terus terancam—tergerus oleh dominasi retorika yang tidak berakar pada kenyataan.

Referensi

1. False or misleading statements by Donald Trump – Wikipedia

2. False or misleading statements by Donald Trump (first term) – Wikipedia

3. ‘We’re watching mass delusion happen’: Trump’s return to White House brings cascade of lies – The Guardian, 26 Januari 2025

4. Four years of Trump falsehoods | Fact Checker – The Washington Post, 23 Januari 2021

5. PolitiFact just reached their 1,000th fact check of Donald Trump – Texas Standard

6. What PolitiFact learned in 1,000 fact-checks of Donald Trump – WRAL

7. Washington Post Fact Checker visits McLean – The Highlander

8. Republicans’ trust in U.S. elections jumps after Trump’s win – PBS News

9. Trump’s Phony ‘Fake News’ Claims – FactCheck.org, Januari 2018

10. New study shows that partisanship trumps truth – Stanford University Humanities and Sciences

11. Processing political misinformation: comprehending the Trump phenomenon – PMC (NCBI)

12. How Did Trust in Elections Change After the 2024 Presidential Contest? – Yankelovich Center

13. Trump’s First 100 Days: Creating an Imperial Presidency That Harms Americans – American Progress

14. New UMass Poll Finds Continued Partisan Division and Erosion of Support for President Trump’s Immigration Policies – University of Massachusetts Amherst

15. Donald Trump Archives – FactCheck.org

Baca Juga: Mengenal Sesama Muslim: Kajian Objektif Sejarah Syiah

Penulis: Ahmad Saifullah
Editor: Yusril Mahendra