Wonosobo Menjadi Saksi: Rifa’iyah di Simpang Jalan Reformasi
Pada Desember 1997, di tengah sejuknya udara Wonosobo, organisasi Islam Rifa’iyah menggelar hajatan akbar kelimanya. Dari dokumen laporan resmi acara tersebut, tergambar bukan sekadar agenda rutin sebuah organisasi, melainkan juga cermin kondisi sosial-politik bangsa yang berada di persimpangan zaman, menjelang era Reformasi.
Muktamar Rifa’iyah V, yang diselenggarakan pada 12–15 Desember 1997, berlangsung sukses dan khidmat. Dalam laporan Pimpinan Pusat Rifa’iyah kepada Gubernur Jawa Tengah, tersurat rasa syukur dan terima kasih atas dukungan Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga Kabupaten Wonosobo. Keterlibatan aparat pemerintah—dari pembukaan oleh Kapolres hingga penutupan oleh Bupati—mencerminkan pola relasi khas Orde Baru, yakni hubungan simbiosis antara negara dan organisasi kemasyarakatan: negara memberi dukungan, sementara organisasi menunjukkan loyalitas.
Loyalitas itu tercermin dalam tema muktamar: “Dengan memantapkan ukhuwah Islamiyah kita sukseskan Sidang Umum MPR tahun 1998.” Tema ini kini menjadi artefak historis. Sidang Umum MPR 1998 kala itu dirancang untuk mengukuhkan kepemimpinan nasional, meski akhirnya menjadi Sidang Umum terakhir rezim Orde Baru sebelum Reformasi bergulir. Tema ini menunjukkan bagaimana komunitas Rifa’iyah, seperti halnya bangsa Indonesia, tetap berjalan dalam koridor politik yang ada sambil menyiapkan diri menghadapi tantangan zaman.
Tantangan Zaman dan Seruan Perubahan
Dalam pidato penutupan, Bupati Wonosobo menyinggung tantangan “era globalisasi.” Para pendakwah dan guru ngaji, katanya, harus mampu “bersaing secara ketat” dengan berbagai godaan dari luar. Peringatan ini menandai kesadaran akan perubahan dunia, di mana organisasi keagamaan dituntut tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat berperan dalam pembangunan.
Akar Perjuangan dan Identitas
Meski taat pada struktur yang ada, Rifa’iyah tetap menjaga api perjuangan warisan KH. Ahmad Rifa’i, ulama pejuang anti-kolonialisme Belanda. Hal itu tampak pada salah satu Program Unggulan: mengusulkan KH. Ahmad Rifa’i sebagai Pahlawan Nasional.
Langkah tersebut bukan semata mengejar gelar, melainkan penegasan identitas. Di tengah narasi pembangunan ekonomi Orde Baru, Rifa’iyah mengingatkan kembali bahwa bangsa ini lahir dari perjuangan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. KH. Ahmad Rifa’i dengan 67 karya kitabnya, perjalanan dakwahnya, hingga pengasingannya ke Ambon dan Manado, adalah kisah heroik yang terus diwariskan sebagai inspirasi generasi baru.
Keteguhan di Tengah Keterbatasan
Laporan muktamar juga menyingkap keterbatasan nyata. Saat itu Pimpinan Pusat Rifa’iyah belum memiliki kantor sendiri dan masih menumpang di rumah Wakil Sekjen, H. Ali Nahri, di Batang. Administrasi, pengarsipan, serta pengembangan lembaga pendidikan formal masih minim.
Namun, keterbatasan itu tidak menghentikan dakwah. Melalui pengajian umum dan majelis taklim di masjid serta musala, gerakan tetap hidup. Dengan dana Rp43.800.000 yang dihimpun dari swadaya jamaah dan simpatisan, mereka berhasil menghadirkan 580 utusan dari berbagai daerah untuk bermusyawarah, mengevaluasi, dan merumuskan masa depan organisasi. Inilah bukti kekuatan sejati Rifa’iyah: tumbuh dari, oleh, dan untuk jamaah akar rumput.
Jejak Sejarah Menjelang Reformasi
Muktamar V Rifa’iyah di Wonosobo adalah monumen kecil dari babak besar sejarah Indonesia. Ia merekam potret komunitas yang taat pada negara, namun tetap memegang teguh api perjuangan leluhur. Di tengah keterbatasan, mereka menunjukkan resiliensi luar biasa dalam menghadapi modernitas.
Hanya lima bulan setelah kepemimpinan organisasi diserahkan kepada KH. Ahmad Syadzirin Amin dan pengurus baru, Indonesia memasuki era Reformasi. Laporan muktamar ini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah komunitas Islam di jantung Jawa bersiap menghadapi persimpangan zaman, berbekal warisan perjuangan masa lalu dan harapan masa depan yang lebih baik.
Penulis: Ahmad Saifullah
Editor: Yusril Mahendra
