Teror Jalanan yang Dibiarkan (Dump Truck Galian C)

Setiap hari, masyarakat Kabupaten Batang dipaksa hidup dalam ketidaknyamanan akibat lalu-lalang dump truck pengangkut material galian C yang beroperasi tanpa kendali. Jalan-jalan desa yang dulunya tenang kini berubah menjadi jalur neraka—dipenuhi debu tebal, lubang menganga, dan suara mesin berat yang meraung sepanjang hari. Istirahat warga terganggu, anak-anak sulit belajar dengan tenang, dan aktivitas ekonomi kecil lumpuh karena akses jalan yang kian rusak. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa kondisi ini dibiarkan tanpa solusi nyata. Pemerintah daerah terkesan tutup mata, membiarkan masyarakat berjuang sendiri di tengah teror jalanan yang semakin brutal.

Di banyak titik, jalan yang rusak akibat beban dump truck yang berlebihan tidak segera diperbaiki. Ketika akhirnya ada perbaikan, kualitasnya sering kali tidak bertahan lama karena lalu lintas kendaraan berat yang terus melintasinya tanpa batasan. Ini mencerminkan pembiaran sistemik di mana kepentingan segelintir pengusaha tambang lebih diutamakan dibanding kesejahteraan ribuan warga. Bahkan, masyarakat yang berusaha menyuarakan keluhan mereka sering kali diabaikan atau dicap sebagai penghambat “pembangunan.”

Lebih parah lagi, warga yang berani menyuarakan protes menghadapi intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri tambang. Beberapa warga yang mencoba memblokir jalan demi menuntut perbaikan malah dihadapkan dengan tekanan dari aparat atau orang-orang tak dikenal yang mengancam keselamatan mereka. Ada yang diperingatkan secara halus, ada pula yang mendapat ancaman terang-terangan agar tidak mengganggu operasional dump truck. Rasa takut pun mulai menjalar, membuat banyak orang memilih diam meskipun mereka terus menderita akibat dampak tambang.

Di tengah dampak nyata ini, penegakan hukum terhadap aktivitas tambang yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat sangat lemah. Banyak dump truck yang beroperasi tanpa standar keamanan yang jelas, sering kali melebihi kapasitas muatan, mempercepat degradasi jalan dan meningkatkan ketidaknyamanan warga. Namun, apakah ada tindakan tegas dari pihak berwenang? Hampir tidak ada. Para pemilik modal tetap beroperasi dengan nyaman, sementara masyarakat dibiarkan bertahan dalam kondisi yang semakin buruk.

Kondisi ini harus dihentikan. Tidak cukup hanya dengan janji perbaikan jalan yang tak pernah bertahan lama atau retorika pemerintah tentang pengawasan yang tidak pernah benar-benar dilakukan. Harus ada regulasi yang lebih ketat untuk membatasi operasional dump truck, termasuk pembatasan jam operasional dan pembuatan jalur khusus agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu, pengusaha tambang harus diwajibkan untuk bertanggung jawab atas dampak yang mereka timbulkan, baik dalam bentuk pajak lingkungan maupun kewajiban langsung untuk memperbaiki infrastruktur dan memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak.

Masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban. Jika pemerintah tetap membiarkan kondisi ini berlangsung, maka wajar jika muncul anggapan bahwa mereka lebih memilih berdiri di pihak pemilik modal daripada melindungi hak dasar rakyatnya. Ketika kebijakan lebih berpihak kepada industri daripada manusia, maka eksploitasi ini bukan lagi sekadar masalah ekonomi, tetapi telah menjadi bentuk ketidakadilan struktural yang harus dilawan.

Penulis: Hazmi
Editor: Yusril Mahendra