Di balik papan tulis yang kusam dan bangku-bangku kayu yang berderit, terdapat sosok yang menopang fondasi peradaban sebuah bangsa—namun sering kali luput dari perhatian negara. Mereka adalah guru honorer, para pengabdi yang memikul amanah besar, tetapi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di tengah krisis sistemik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, sebuah gerakan keagamaan yang lahir di tanah Jawa abad ke-19 hadir menawarkan jalan lain: kemandirian, integritas, dan ketahanan yang berakar dari nilai-nilai spiritual.

Ketidakadilan yang Berlangsung Puluhan Tahun

Krisis kesejahteraan guru honorer di Indonesia bukan sekadar soal angka gaji. Ini adalah cermin dari ketidakmampuan negara dalam menyinkronkan pertumbuhan kebutuhan pendidikan dengan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era Orde Baru, pemenuhan tenaga pengajar kerap dilakukan secara ad hoc—mengejar target pemerataan pendidikan tanpa memberikan kepastian status bagi para pendidiknya.

Akibatnya, label ‘honorer’ bukan sekadar kategori administratif. Ia menjadi representasi dari kerentanan hukum, ketidakjelasan masa depan, dan marginalisasi sosial yang terus diwariskan dari satu generasi kebijakan ke generasi berikutnya.

“Guru bukan sekadar pahlawan tanpa tanda jasa—ia adalah investasi peradaban yang harus dimuliakan secara nyata.”

Data lapangan memperlihatkan gambaran yang memprihatinkan. Di banyak daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), gaji guru honorer sering kali tidak mencapai Rp 1 juta per bulan—setara dengan upah harian buruh kasar. Ironisnya, beban kerja mereka kerap melebihi guru berstatus ASN: mengajar, merangkap tugas administratif, hingga mengurus keperluan operasional sekolah yang minim anggaran.

Perbandingan Status: Guru ASN vs. Guru Honorer

Persoalan ini diperparah oleh mekanisme rekrutmen yang tidak terkontrol di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah sering mengangkat guru honorer baru tanpa koordinasi pusat, menyebabkan jumlah mereka terus membengkak sementara alokasi anggaran tidak bertambah. Di Kabupaten Batang, ratusan guru honorer bahkan tidak bisa beralih status menjadi ASN PPPK karena kendala teknis pada sistem Dapodik—termasuk hilangnya rekam jejak masa kerja akibat perubahan status sekolah dari swasta ke negeri.

KH. Ahmad Rifa’i: Ulama, Patriot, dan Arsitek Pendidikan Merdeka

Untuk memahami solusi yang ditawarkan komunitas Rifa’iyah, kita perlu menoleh pada akar sejarahnya. KH. Ahmad Rifa’i (1786–1870), ulama kelahiran Tempuran, Kendal, adalah sosok yang jauh melampaui zamannya. Ia tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama, tetapi juga memiliki jiwa perlawanan yang membara terhadap hegemoni kolonial Belanda dan birokrat pribumi yang dianggap telah tunduk pada kekuasaan kafir.

Gerakan Rifa’iyah yang ia pelopori—dikategorikan oleh sejarawan Sartono Kartodirdjo sebagai puritanical orthodox Muslim revivalism—berfokus pada pemurnian ajaran Islam dan protes sosial terhadap ketidakadilan. Alih-alih menggunakan teks berbahasa Arab yang tidak dipahami rakyat jelata, KH. Ahmad Rifa’i menerjemahkan ajaran Islam ke dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon melalui kitab-kitab Tarajumah. Ini adalah strategi revolusioner: memberdayakan masyarakat untuk memahami agama secara langsung, tanpa harus bergantung pada tafsir ulama resmi yang pro-kolonial.

Dua Kriteria Mutlak Guru Menurut Ahmad Rifa’i

1. Alim — mengerti syariat secara mendalam dan memiliki penguasaan ilmu yang kokoh
2. Adil — memiliki integritas moral, tidak melakukan dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil

Standar ini menempatkan kualitas guru pada kesalehan dan penguasaan ilmu, bukan pada sertifikasi kolonial

Bagi Ahmad Rifa’i, guru adalah “tonggak terdepan dalam perubahan sebuah peradaban.” Pandangan ini menciptakan standar profesionalisme spiritual yang mandiri: seorang pendidik tidak membutuhkan legitimasi dari otoritas yang zalim untuk diakui kedudukannya. Cukup ilmu yang dalam dan akhlak yang bersih, serta ketulusan yang menghiasi.

Kemandirian sebagai Jawaban: Model Ekonomi Rifa’iyah

Batik Rifa’iyah: Kain yang Menenun Keadilan

Di Desa Kalipucang Wetan, Batang, sebuah tradisi bertahan hingga hari ini: para perempuan jemaah Rifa’iyah membatik dengan sabar, tangan mereka bergerak di atas kain sambil mulut mereka melantunkan salawat dan syair-syair dari kitab Tarajumah. Batik Rifa’iyah bukan sekadar kerajinan tangan—ia adalah manifesto kemandirian ekonomi.

Sejak masa awal gerakan, murid-murid senior Ahmad Rifa’i yang bertugas mengajar di pelosok desa tidak mengandalkan upah dari pemerintah. Mereka menghidupi diri dan lembaga pendidikan melalui kegiatan ekonomi produktif secara swadaya. Hal ini bisa dibuktikan ketika kita menyusuri perjalanan pengajian ahadan (tiap ahad pagi sampai siang hari) di Paesan Tengah, Kedungwuni, Pekalongan. Para jemaah datang dari tiga kabupaten: Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Mereka tidak sekadar punya niat ngaji, tetapi sambil nyangking dagangan dari rumahnya. Di sana mereka bertransaksi dagangan untuk menggapai rizki yang halal. Tidak lupa iuran ngaji bisa turut serta membantu menyejahterakan para masyayikhnya. Banyak wakaf, pembiayaan jariyah dilepas pada momen-momen selepas pengajian untuk modal tersedianya sarana prasarana pendidikan masyarakat. Setelah mengaji, ibu-ibu dari Batang juga bersilaturahim door to door keliling desa Paesan Tengah, Paesan Utara, bahkan kadang sampai Madukaran untuk menawarkan dagangannya dengan pembayaran tempo.

Di kantong-kantong warga Rifa’iyah dimanapun menyemburatkan wajah mandiri dalam ekonomi. Di Dalangan, Wonosobo, kita akan bertemu dengan gurat tangan kuat para pandai besi, petani-petani perkasa yang jarang mengeluh terhadap perilaku pemerintah. Di Sapuran, Wonosobo, kita ketemu dengan warga Rifa’iyah para pengrajin opak, bakiak, pengrajin keranjang bamboo. Di Temanggung, mayoritas warga Rifa’iyah merdeka dari penghambaan Negara. Mereka bermartabat dengan tembakau dan kopi. Di Pati kita akan dipertemukan dengan warga Rifa’iyah pengrajin kasur yang dipasarkan hingga luar jawa.

Model kemandirian ekonomi juga terus hidup hingga kini melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) seperti “Tunas Cahaya” di Batang, yang memperkenalkan batik Rifa’iyah ke pasar yang lebih luas tanpa kehilangan akar ideologisnya. Sukorejo–yang dikenal dengan Arjosari dan desa tetangganya Botekan sebagai pusat UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) konveksi terbesar di Pemalang–merupakan pusat peradaban kemandirian warga Rifa’iyah yang ditancapkan dalam mentalitas manusia Rifa’iyah. Kita bisa melihat deretan gedung-gedung pendidikan bertingkat ditegakkan dari kemandirian warga Rifa’iyah. Senyuman guru-guru tulus, tak terlintas dalam benaknya uang tunjangan pemerintah karena mereka berdiri di atas kaki sendiri. Selepas mengajar jangan lupa kerja, jangan berharap pada Negara.

“Ketergantungan pada APBN bisa diminimalisir melalui pengembangan ekonomi kreatif—batik, koperasi, dan wakaf produktif.”

Wakaf: Fondasi Pembiayaan Pendidikan yang Abadi

Selain dari usaha batik, lembaga pendidikan Rifa’iyah mengandalkan sistem wakaf dan hibah dari komunitas. Wakaf telah menjadi instrumen pembiayaan pendidikan Islam sejak masa keemasan peradaban Islam: mendirikan madrasah, membiayai guru, dan membebaskan siswa dari beban biaya. Di lingkungan Rifa’iyah, pembangunan musala (tajug), masjid, dan ruang kelas dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat dan alumni yang memiliki ikatan emosional kuat dengan para guru mereka.

Sistem ini menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh—tidak bergantung pada bantuan eksternal yang kerap sarat kepentingan politik. Kemandirian ini memungkinkan madrasah Rifa’iyah mempertahankan kurikulum khasnya, termasuk materi “ke-Rifa’iyah-an” yang bertujuan untuk kaderisasi dan penguatan akhlak generasi muda.

Transformasi Organisasi: Dari jemaah ke Gerakan Advokasi

Perubahan zaman menuntut Rifa’iyah untuk bertransformasi. Pada 25 Desember 1991, organisasi Rifa’iyah secara resmi didirikan sebagai ormas yang terstruktur dan legal, menjadi wadah perjuangan yang lebih sistematis. Yayasan Pendidikan Islam Rifa’iyah (YPIR), yang telah berdiri sejak 1965 di Pemalang, memainkan peran strategis dalam mengelola pendidikan secara profesional sekaligus melindungi aset-aset lembaga dari potensi sengketa hukum.

Yang membedakan yayasan ini dari banyak lembaga sejenis adalah prinsip egalitarianisme dalam kepemimpinannya: posisi strategis diisi berdasarkan kemampuan intelektual dan manajerial, bukan garis keturunan. Hal ini membuka ruang bagi para pendidik berprestasi untuk berkontribusi lebih jauh dalam pengelolaan lembaga.

Solusi Sintesis: Menggabungkan Nilai Luhur dan Strategi Modern

Berdasarkan tinjauan sejarah dan realitas lapangan, Rifa’iyah menawarkan model solusi yang tidak hanya bergantung pada intervensi negara, tetapi juga membangun ketahanan dari dalam komunitas itu sendiri. Berikut empat langkah strategis yang dapat menjadi rujukan:

Melalui organisasi Ummahatur Rifa’iyah (UMRI), peran perempuan dalam pendidikan formal dan ekonomi kreatif terus diperkuat. Kemandirian ekonomi perempuan dalam keluarga pendidik menjadi penyangga nyata ketika honor suami sebagai guru masih jauh dari cukup. Langkah transformatif ini sekaligus menghapus hambatan doktrinal lama dan membuka ruang publik yang lebih luas bagi pendidik perempuan.

Menatap Masa Depan: Digitalisasi dan Regenerasi Intelektual

Di era digital, Rifa’iyah menghadapi tantangan baru: bagaimana menjaga kualitas dan identitas pendidikannya agar tetap adaptif tanpa kehilangan akar. Program Pelatihan Jurnalistik untuk Kader dan Digital Literacy for Teachers menjadi bekal penting agar guru Rifa’iyah tidak hanya mahir membaca kitab Tarajumah, tetapi juga cakap menggunakan teknologi untuk menyebarkan narasi positif dan melawan hoaks.

Regenerasi intelektual dilakukan melalui penguatan tradisi menulis di kalangan pemuda Rifa’iyah. Ketua PW Rifa’iyah DIY menekankan bahwa produktivitas dalam menulis adalah kunci untuk melestarikan warisan keilmuan KH. Ahmad Rifa’i di tengah gempuran budaya global. Dengan penguasaan teknologi dan tradisi literasi yang kuat, posisi tawar guru Rifa’iyah—dan guru honorer pada umumnya—di hadapan pemerintah dan masyarakat akan semakin kuat. KH. Mukhlisin Muzari, Ketua Umum PP. Rifa’iyah, seringkali mengampanyekan peningkatan literasi warga Rifa’iyah dengan meneladani Gurunya untuk terus menulis.

Kesinambungan antara pendidikan pesantren tradisional dan pendidikan formal modern terlihat nyata di lembaga seperti MA Rifa’iyah Kedungwuni dan Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Temanggung. Mayoritas tenaga pendidiknya berpendidikan S-1 dan memiliki profesionalisme tinggi—meski banyak yang masih berstatus honorer. Semangat pengabdian mereka diperkuat oleh doktrin khidmah yang mengakar dalam tradisi organisasi. Doktrin khidmat inilah yang menjadi kekuatan spiritual, menegasikan harapan-harap semu.

Penutup: Guru adalah Investasi Peradaban

Nasib guru honorer di Indonesia adalah cermin dari ketidakseimbangan antara cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan komitmen nyata dalam menghargai martabat manusia pendidik. Sejarah panjang marginalisasi ini harus diakhiri—bukan sekadar dengan efisiensi anggaran, melainkan dengan keadilan yang sesungguhnya.

Solusi ala Rifa’iyah mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak selalu datang dari atas. Ia bisa dibangun dari bawah, melalui kemandirian ekonomi, kekuatan jaringan sosial, dan integritas moral yang berakar pada nilai-nilai luhur.

Model ini bukan hanya relevan bagi jemaah Rifa’iyah. Ia adalah tawaran nyata bagi seluruh dunia pendidikan nasional yang tengah berjuang menjawab krisis kesejahteraan guru.

Rekomendasi Kebijakan

• Bagi Pemerintah: Segera merancang skema perlindungan guru honorer yang mencakup upah minimum nasional, perlindungan hukum, dan kemudahan akses sertifikasi tanpa diskriminasi status sekolah negeri/swasta.
• Bagi Lembaga Pendidikan Rifa’iyah: Terus memperkuat unit ekonomi produktif dan manajemen wakaf profesional agar dapat memberikan kompensasi yang lebih layak bagi guru di luar bantuan pemerintah.
• Bagi Organisasi Rifa’iyah: Meningkatkan intensitas advokasi dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik melalui LBPH Rifa’iyah serta memperluas kerjasama strategis dengan lembaga internasional untuk pengembangan kapasitas guru.

Referensi

1. KH. Ahmad Rifa’I, Bayan, Juz 1
2. Masalah Guru Honorer di Indonesia: Status Hingga Kesejahteraan Tak Jelas. Medcom.id. Diakses 7 Mei 2026.
3. Dinamika Tradisi Komunitas Pembatik Rifa’iyah di Desa Kalipucang Wetan, Batang 1859–2019. Disertasi. Repository Institut Kesenian Jakarta.
4. Gerakan Rifa’iyah di Kertek Wonosobo Jawa Tengah Tahun 1965–2021. Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Guru PAI Ideal Perspektif KH Ahmad Rifa’i dalam Kitab Takhyirah Mukhtashar. E-Journal Jakarta Islamic University.
6. Kesejahteraan Guru, Fondasi Pendidikan Berkualitas di Indonesia. UNESA.
7. Sejarah Rifa’iyah dan Organisasi. rifaiyah.or.id.
8. Wakaf Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan di Era Klasik. Jurnal Didaktika.
9. Terkendala Dapodik, Ratusan Guru Honorer di Batang Belum Jadi ASN. MPHNEWS.
10. Sekjen: Kemenag Terus Upayakan Guru Madrasah Swasta Bisa Diangkat PPPK. BDK Surabaya.
11. Resmi Dideklarasikan, LBPH Rifa’iyah Siap Perkuat Perlindungan Hukum Warga. rifaiyah.or.id.
12. Sejarah dan Profil MA Rifa’iyah Kedungwuni. Scribd.

Baca Juga: Ketika Ruang Belajar Menjadi Kurang Ajar

Penulis: Ahmad Saifullah
Editor: Yusril Mahendra