Wakaf Produktif Indonesia menyimpan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. Dengan potensi wakaf uang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dan aset tanah wakaf yang tersebar di berbagai daerah, pengelolaan wakaf secara produktif dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.
Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk mengembangkan wakaf. Menurut World Giving Index, Indonesia tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia selama tujuh tahun berturut-turut, yakni pada 2018–2024. Potensi kedermawanan tersebut dapat dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya menghasilkan manfaat sosial-keagamaan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, besarnya potensi wakaf belum sepenuhnya diikuti dengan pemanfaatan yang optimal. Tantangan pengelolaan, keterbatasan kapasitas nazhir, hingga persoalan regulasi dan pembiayaan masih perlu mendapat perhatian.
Potensi Wakaf Uang Indonesia Capai Ratusan Triliun Rupiah
Wakaf merupakan salah satu instrumen kedermawanan dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Pada sektor wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama memperkirakan potensi nasionalnya mencapai Rp180 triliun hingga Rp400 triliun per tahun.
Meski demikian, realisasi penghimpunan wakaf uang hingga Desember 2025 baru mencapai sekitar Rp3,02 triliun. Angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan potensi yang tersedia.
Berdasarkan data BWI per Agustus 2026, penghimpunan wakaf uang telah mencapai Rp4,7 triliun. Sementara itu, target penghimpunan yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 adalah Rp5,4 triliun pada 2027 dan Rp9,9 triliun pada 2029.
Peningkatan penghimpunan tersebut menjadi peluang untuk memperluas peran wakaf. Meski begitu, tantangan yang dihadapi tidak berhenti pada upaya mengumpulkan dana. Dana dan aset wakaf juga perlu dikelola agar mampu menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Baca Juga: Antara Malaysia dan Turki, Wakaf Istiqlal Memilih Jalan yang Mana?
Tanah Wakaf Masih Didominasi untuk Tempat Ibadah
Selain wakaf uang, tanah wakaf merupakan aset besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan produktif. Data BWI tahun 2025 mencatat terdapat 435.768 bidang tanah wakaf dengan luas sekitar 277.203 hektare di seluruh Indonesia. Nilainya diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun.
Namun, pemanfaatan tanah wakaf masih didominasi oleh kegiatan sosial-keagamaan. Sebanyak 65,2 persen digunakan untuk masjid dan musala, 18,7 persen untuk pendidikan, 8,9 persen untuk kegiatan sosial, dan hanya 4,8 persen untuk sektor ekonomi.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif masih relatif terbatas. Padahal, pengembangan wakaf tidak harus menghilangkan fungsi sosial dan keagamaannya.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan wakaf produktif, sepanjang tetap sesuai dengan prinsip syariah dan peruntukan wakaf.
Dengan pengelolaan yang tepat, tanah wakaf dapat dikembangkan menjadi aset yang menghasilkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan tujuan awal perwakafannya.
Green House Melon Jadi Contoh Pengembangan Wakaf Produktif
Salah satu contoh pengembangan wakaf produktif terlihat melalui program SatuWakaf Marketplace yang diinisiasi dan diorkestrasi oleh BWI. Program tersebut telah mengembangkan 15 green house untuk budidaya melon premium di Kabupaten Gunungkidul.
Menariknya, fasilitas pertanian tersebut dibangun di atas tanah wakaf yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara produktif. Pembiayaannya berasal dari wakaf uang dan sebagian dana investasi komersial.
Model ini mempertemukan sejumlah pihak dalam satu ekosistem usaha. Nazhir yang mengelola tanah wakaf berkolaborasi dengan nazhir pengelola wakaf uang, sedangkan pembiayaan dan kegiatan usaha diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi dari aset wakaf.
Sebanyak 15 green house telah terlibat dalam kolaborasi tersebut. Jumlah itu menjadi tahap awal dari target pengembangan hingga 100 green house.
Pengembangan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat diwujudkan dalam kegiatan usaha nyata. Selain mengoptimalkan aset yang sebelumnya belum produktif, model tersebut berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Wakaf Produktif Berpeluang Menggerakkan Ekonomi Umat
Pengembangan wakaf produktif juga relevan dengan kebutuhan untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Hasil pengelolaan wakaf dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah sekaligus manfaat sosial.
Sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan melalui wakaf produktif meliputi pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengembangan tersebut dapat membantu menghubungkan aset wakaf dengan kegiatan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dipertahankan sebagai aset, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Potensi ini semakin relevan ketika pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penguatan daya beli dan penciptaan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Wakaf produktif dapat menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pertumbuhan yang lebih inklusif.
Apabila penghimpunan wakaf uang terus meningkat dan aset yang sudah ada dikelola secara optimal, wakaf berpeluang berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kapasitas Nazhir Menjadi Tantangan Utama
Di balik peluang tersebut, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta benda wakaf.
Tugas nazhir tidak hanya mencakup administrasi dan perlindungan aset. Mereka juga bertanggung jawab menghimpun, mengelola, serta menyalurkan manfaat wakaf kepada penerima yang berhak. Selain itu, nazhir perlu menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan kepada otoritas dan publik.
Dalam praktiknya, masih banyak nazhir, terutama nazhir perseorangan, yang belum memiliki kemampuan manajerial, bisnis, dan tata kelola yang memadai untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif. Tantangan serupa juga dihadapi oleh sebagian nazhir berbadan hukum.
Karena itu, peningkatan kapasitas nazhir menjadi kebutuhan penting. Pengelolaan wakaf produktif memerlukan kemampuan untuk menjaga aset sekaligus merencanakan dan menjalankan kegiatan usaha secara profesional.
Tata kelola yang baik juga diperlukan agar pengelolaan wakaf berlangsung secara amanah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Regulasi dan Pembiayaan Perlu Terus Dikembangkan
Selain kapasitas pengelola, regulasi dan model pembiayaan juga menjadi tantangan dalam pengembangan wakaf produktif.
Sejumlah ketentuan membatasi penggunaan aset wakaf dalam struktur pembiayaan tertentu, termasuk larangan menjadikan tanah wakaf sebagai jaminan atau sebagai bagian dari inbreng modal. Kondisi tersebut membuat pengembangan proyek wakaf produktif membutuhkan struktur pembiayaan dan kemitraan yang lebih kreatif.
Pada saat yang sama, upaya pengembangan harus tetap mengutamakan perlindungan terhadap pokok harta wakaf. Oleh sebab itu, kerangka regulasi perlu terus dievaluasi agar dapat mengakomodasi pola kolaborasi baru antara nazhir, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan investor.
Salah satu instrumen pembiayaan yang telah berkembang adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Hingga akhir 2025, instrumen tersebut telah diterbitkan dengan nilai sekitar Rp1,16 triliun.
Pengembangan model pembiayaan seperti ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan wakaf, sekaligus membangun kolaborasi yang memungkinkan aset wakaf memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Wakaf Sosial dan Ekonomi Bisa Berjalan Bersama
Masa depan wakaf produktif tidak harus mempertentangkan fungsi sosial-keagamaan dengan fungsi ekonomi. Keduanya dapat berjalan berdampingan selama pokok harta wakaf tetap terjaga dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah serta peruntukannya.
Masjid, misalnya, dapat dilengkapi fasilitas usaha yang menopang keberlanjutan pengelolaannya. Madrasah dapat terintegrasi dengan unit usaha produktif, sedangkan tanah wakaf berpotensi dikembangkan menjadi rumah sakit, perkebunan, kawasan pertanian, perumahan, atau pusat perdagangan yang manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah, BWI, nazhir, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, dan masyarakat perlu memperkuat ekosistem perwakafan secara bersama-sama.
Penguatan kapasitas nazhir, peningkatan kualitas tata kelola, pengembangan model pembiayaan, penyediaan data yang transparan, serta perluasan kolaborasi antara aset wakaf dan sektor usaha menjadi sejumlah agenda penting.
Pada akhirnya, keberhasilan wakaf produktif tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun atau banyaknya aset yang dimiliki. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan mengelola aset tersebut agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang profesional dan amanah, wakaf dapat berkembang menjadi sumber manfaat jangka panjang yang mendukung pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur produktif, dan pengentasan kemiskinan. Dengan begitu, wakaf tidak hanya memberikan manfaat pada masa kini, tetapi juga berpeluang menghadirkan kebaikan bagi generasi mendatang.
Penulis: Taufiq Hidayat, Humas Badan Wakaf Indonesia, & Nurka’ib, Fellowship Magister Ekonomi Islam, Universitas Paramadina.
Editor: Yusril Mahendra
©2026 Tirto.id
